Menlu: Belum Ada Laporan 16 WNI Hilang di Turki Gabung ISIS

Menlu Retno Marsudi (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Jakarta: Hingga saat ini, 16 warga negara Indonesia (WNI) yang hilang di Turki masih belum ditemukan. Belum ada laporan bahwa WNI tersebut terkait dengan kelompok Islamic State (ISIS).

 

Menlu Retno Marsudi di Gedung Pancasila, Pejambon, Jakarta, Selasa (10/3/2015) menyatakan, tidak ada kendala komunikasi selama proses pencarian berlangsung. Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak otoritas Turki.

 

Mengenai dugaan 16 WNI itu bergabung dengan ISIS, Menlu menjawab, "Belum (ada laporan WNI itu bergabung dengan ISIS)".

 

Sementara pihak otoritas Turki juga masih belum bisa memberikan penjelasan, karena masalah ini masih terus didalami.

 

16 WNI tersebut merupakan bagian dari grup tur dari Indonesia. Grup tur itu jumlahnya 24 orang.

 

Begitu sampai di bandara Istanbul, 16 orang ini tidak akan bergabung dengan grup tur ke tempat wisata, tetapi akan pergi sendiri. Mereka akan kembali bergabung dengan grup tur ke sebuah kota, sebelum kembali ke Indonesia.

 

Hingga saat ini belum diketahui keberadaan dari 16 WNI tersebut. Sementara pihak Kemlu sebelumnya menjelaskan bahwa hal seperti ini kerap terjadi di Turki. 

 

Di mana warga asing banyak yang sengaja menghilangkan diri. Mereka yang menghilangkan diri, umumnya menyeberang ke negara lain yang berbatasan dengan Turki, termasuk dengan Suriah yang saat ini sebagian wilayahnya dikuasai ISIS.

Jalur Kereta Api Lintas Sumatera akan Dibangun Tanpa Perlintasan

Ilustrasi tiket kereta api (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal fokus membangun jalur Kereta Api (KA) lintas Sumatera di tahun ini.

Demi menciptakan kualitas lebih baik dari jalur KA di Pulau Jawa, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto‎ Dwiatmoko mengungkapkan pembangunan jalur KA tidak akan melewati perlintasan sebidang.

"Semua track itu waktu didesain sudah underpass atau fly over semua, jadi di Sumatera nanti tidak ada yang memotong jalan raya seperti di Jawa," kata dia di kantor Kementerian Perhubungan, Senin (9/3/2015).

Apa yang dikatakannya tersebut sesuai dengan adanya Undang-Undang baru‎ dimana setiap pembangunan jalur KA tidak akan mengganggu jalan raya yang dilewatinya.

Pembangunan jalur KA untuk wilayah Sumatera, pemerintah akan memfokuskan pembangunan jalir dari Rantauprapat, Sumatera utara ke Kertapati, Sumatera Selatan. Sementara untuk menghubungkan pantau timur dengan pantai barat‎ Sumatra, akan dibangun jalur KA dari Pekanbaru menuju Padang.

"Nanti semua akan dibangun oleh pemerintah melalui APBN baik tanah ataupun konstruksi," tegas dia.

Dia lebih memilih untuk mengandalkan APBN dalam proyek pembangunan kereta api ini mengingat jika diserahkan ke pemerintah daerah akan memakan waktu yang cukup lama.

Namun begitu, dirinya tetap meminta dukungan pada Pemda setempat dalam hal penyelesaian ‎pembebasan lahan. "Untuk bebaskan tanah, kita minta pemda bentuk team supaya cepat jalan," tutupnya. (Yas/Nrm)

Pemerintah Diminta Perhatikan Hasil Pertanian Organik di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Petani organik meminta agar pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah bisa mendorong pemasaran hasil pangan organik yang diproduksi di daerah-daerah. Selama ini petani organik sulit untuk memasarkan produknya karena permasalahan sertifikasi.

Salah satu petani di Desa Pitusunggu, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sitti Rahmah (43) menjelaskan, sejak 2011 dirinya telah membuka lahan tanam sayuran dan padi organik. Namun sayangnya, penghargaan akan hasil pangan organik tersebut masih sangat rendah, terutama bagi masyarakat di daerah.

"Kalau di kota (Makassar) harga beras organik bisa Rp 20 ribu per kg, tetapi kalau jual di sini hanya Rp 8 ribu per kg. itu harganya sama seperti beras umumnya," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Sulawesi Selatan, Selasa (10/3/2015).

Selain karena penghargaan akan produk organik yang masih kurang, kesulitan lain yang dialami Rahmah adalah masalah sertifikasi. Ia bercerita, selama ini pasar modern memberikan penawaran harga yang lebih baik untuk produk organik. Namun bagi petani kecil sepertinya sulit untuk bisa masuk ke pasar modern.

Alasannya, untuk bisa menjadi pemasok sayur organik di pasar modern, petani harus memiliki sertifikat organik Sedangkan selama ini, para petani di daerah terpencil tidak mampu mendapatkan sertifikat ini lantaran untuk mendapatkan sertifikat ini membutuhkan biaya yang mahal. "Untuk dapat sertifikat itu mahal, katanya sekitar Rp 20 juta hingga Rp 30 juta," kata dia.

Oleh sebab itu, Rahmah meminta bantuan pemerintah untuk mempermudah petani mendapatkan sertifikat organik. Dengan demikian, hasil pangan organik akan semakin dihargai.

"Pemerintah kami minta dukungannya. Karena organik ini kan juga supaya tanah tidak rusak. Dan kalau bisa ada jalur pemasaran khusus untuk produk organik, karena selama ini dijualnya sama dengan yang yang bukan organik," tandasnya. (Dny/Gdn)

Jokowi: PLN Dapat Pasokan Gas Bisa Irit Rp 2 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pengoperasian Terminal Penerimaan dan Regasifikasi gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) Pertamina Arun dapat menghemat biaya energi Rp 2 triliun per tahun.
Jokowi mengatakan, penggunaan gas sebagai sumber energi lebih murah dibanding Bahan Bakar Minyak (BBM), karena itu penggunaan gas akan digenjot.
"Kenapa kita menggunakan gas, karena jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan BBM," kata Jokowi  saat meresmikan  terminal penerimaan dan regasifikasi Arun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Senin (9/3/2015).
Ia mencontohkan, pengoperasian Terminal Penerimaan dan Regasifikasi gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) Pertamina Arun untuk memasok kebuthan pembangkit PLN di Belawan, Sumatera Utara, dapat menghemat Rp 2 triliun.
"Ke depan menuju gas semua. Dengan gas Arun ini akan disalurkan untuk power plant Belawan. Sehari PLN biasa irit Rp 72 miliar, kalau setahun bisa Rp 2 triliun lebih," tutur Jokowi.
Menurut Jokowi, hal tersebut akan diterapkan pada pembangkit lain yang masih menggunakan BBM sebagai sumber energi. "Ini baru satu tempat yang besar, di tempat lain akan dilakukan seperti itu," tutur Jokowi.
Selain kebutuhan pembangkit, gas dari terminal LNG Arun juga memasok industri yang terletak dekat bentaran pipa gas dari Arun hingga Belawan.
"Dengan adanya pipa gas ini industri pasti akan masuk baik Lhoksemawe, dan bisa di Sumatera Utara, karena ada gas yakni  energi yang efisien," pungkasnya. (Pew/Ahm)